Menyiapkan konten terkini untuk Anda...
Menemukan 20 hasil untuk kata kunci: "Tata Kelola"
Satgas PKH mencabut izin PT KEL setelah perusahaan terbukti melakukan penambangan emas ilegal di kawasan hutan Papua.
Penguatan kompetensi pelaku pengadaan menjadi langkah penting Papua Selatan untuk mendorong tata kelola anggaran yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Pemprov Papua Tengah meluncurkan SIAP untuk mempercepat layanan perizinan di luar OSS, meningkatkan transparansi, dan mendukung iklim usaha.
Panitia seleksi mengumumkan empat dari tujuh pelamar calon Sekda Papua memenuhi syarat dan akan mengikuti assessment pada 27–29 Oktober 2026.
GREAT Institute menegaskan integrasi Papua ke Indonesia telah sah melalui Pepera 1969 dan Resolusi PBB 2504, sehingga fokus pembangunan perlu diperkuat.
Papua Selatan mengikuti rapat koordinasi tata kelola Dana Otsus se-Papua untuk memperkuat perencanaan, akuntabilitas, dan dampak pembangunan.
Kemendagri mempercepat penyaluran Dana Otsus dan DTI 2026 melalui asistensi lintas lembaga agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat Papua.
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan tim lintas lembaga untuk memeriksa klaim tanah antara pemerintah dan masyarakat melalui pencocokan dokumen, penelusuran riwayat kepemilikan, serta verifikasi kondisi di lapangan.
Provinsi Papua Pegunungan menjadi salah satu daerah di Tanah Papua yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Otsus Tahap II 2026 dengan realisasi mencapai 50,82 persen untuk dana bersifat umum.
LMA Suku Besar Sebyar, didampingi Bupati Teluk Bintuni dan perwakilan MRP Papua Barat, menyerahkan dokumen aspirasi terkait kejelasan serta keadilan Dana Bagi Hasil Migas Tangguh kepada Gubernur Papua Barat.
KPK terus menyidik dugaan pencairan dana operasional fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua pada 2022. Kasus ini dikaitkan dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuatengah/foto/bank/originals/20-Septeber-2026-anwipa-rangkutt.jpg)
Pemprov Papua Tengah mengakui delapan kepala suku sebagai mitra resmi pemerintah untuk memperkuat penanganan konflik sosial serta menata praktik denda adat yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Pemerintah Kabupaten Tolikara menilai nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan kehidupan sosial untuk memperkuat persatuan serta mendukung pembangunan yang berkeadilan di Papua.