Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama delapan pemerintah kabupaten untuk mempertahankan dan merawat kawasan hutan yang masih terjaga di wilayah tersebut. Berdasarkan informasi yang disadur dari ANTARA News Papua, lebih dari 80 persen hutan Papua Pegunungan masih berada dalam kondisi baik dan memiliki peran penting sebagai penyerap serta penyaring emisi karbon.
Upaya perlindungan itu diharapkan berjalan beriringan dengan percepatan pembangunan agar manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Menjaga Tutupan Hutan di Tengah Pembangunan
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krinawati menyampaikan bahwa kondisi hutan Papua Pegunungan yang masih relatif baik perlu dipertahankan melalui keterlibatan aktif pemerintah daerah. Menurut dia, Papua Pegunungan berpeluang menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga hutan tropis Indonesia.
Kawasan hutan tersebut tidak hanya berfungsi bagi keseimbangan ekosistem lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya pengendalian emisi gas rumah kaca di tingkat nasional dan global.
Haruni menekankan bahwa pembangunan di Papua Pegunungan perlu disusun dengan memperhatikan tiga kepentingan utama, yakni ekologis, ekonomi, dan sosial. Pendekatan itu penting agar pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi dapat terus berkembang tanpa menurunkan kualitas hutan. Dengan perencanaan yang seimbang, perlindungan lingkungan dapat menjadi bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hambatan bagi kemajuan daerah.
Rencana Kerja FOLU Membuka Dukungan Lebih Luas
Kementerian Kehutanan juga melihat peluang strategis melalui penyusunan rencana kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. FOLU merupakan sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang menjadi salah satu tumpuan utama Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca. Setelah rencana kerja tersebut terbentuk, Papua Pegunungan diharapkan dapat tampil sebagai daerah percontohan atau champion dalam pengelolaan hutan secara lestari.
Keberadaan rencana kerja yang jelas dinilai dapat memperkuat posisi Papua Pegunungan dalam memperoleh dukungan dari pemerintah pusat maupun mitra internasional. Dukungan tersebut berpotensi diarahkan pada penguatan tata kelola hutan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pemantauan kawasan, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, agenda perlindungan hutan dapat ditopang oleh kebijakan, pembiayaan, dan kerja sama yang lebih terukur.
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat
Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 menjadi instrumen untuk menerjemahkan komitmen iklim nasional ke dalam kebutuhan dan kondisi daerah, termasuk Papua Pegunungan. Haruni menjelaskan bahwa sektor kehutanan memikul hampir 60 persen dari target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target iklim tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat, melainkan membutuhkan pelaksanaan yang kuat di tingkat provinsi dan kabupaten.
Kolaborasi juga perlu melibatkan pemerintah daerah, pihak swasta, akademisi, kelompok masyarakat, serta media. Setiap pihak memiliki peran dalam menjaga kawasan hutan, memperkuat edukasi lingkungan, menyediakan kajian berbasis ilmu pengetahuan, serta memastikan aktivitas ekonomi berlangsung sesuai ketentuan. Keterlibatan yang luas akan membantu menciptakan pengawasan bersama sekaligus memperbesar peluang lahirnya inovasi pengelolaan sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat.
Bagi Papua Pegunungan, keberhasilan menjaga hutan sekaligus menjalankan pembangunan dapat menjadi fondasi penting bagi kemandirian daerah dalam jangka panjang. Hutan yang terawat mendukung fungsi ekologis, sementara tata kelola yang baik dapat membuka ruang bagi kegiatan ekonomi yang tidak merusak lingkungan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, kesinambungan antara perlindungan alam, kebijakan pembangunan, dan kerja sama lintas pihak menjadi kunci agar Papua Pegunungan mampu berkontribusi nyata terhadap agenda iklim Indonesia hingga 2030.
